Sunday, September 15, 2019

Akhirnya PPB Putuskan Nasib Kedaulatan Papua

Jakarta. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memutuskan Papua merupakan bagian dari Indonesia yang tidak bisa diganggu gugat. Keputusan tersebut disampaikan Duta Besar/Wakil Tetap Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di Jenewa, Hasan Kleib.
 
Keputusan tersebut dihasilkan saat gelaran debat publik negara calon anggota Dewan HAM di Jenewa belum lama ini. Dalam gelaran tersebut, Indonesia mendapat sejumlah pertanyaan terkait referendum Papua dari berbagai pihak. 

Berikut Hasil Pertemuan Wakil Tetap RI di PBB dengan Sekjen PBB yang dilansir dari laman Okezone.

1. Pada 10 September 2019, di New York, Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Dian Triansyah Djani bertemu dengan Sekjen PBB, António Guterres untuk membahas perkembangan situasi terakhir di Papua, dan status kedaulatan Papua dari sudut pandang PBB.

2. Hasil pertemuan, sebagai berikut:
a. PBB mendukung Kedaulatan dan Integritas wilayah Indonesia dan Isu Kedaulatan bukan suatu pertanyaan bagi PBB.
Status Final Papua di dalam Indonesia berdasarkan uti possideti iuris, NY Agreement 1962, Act of Free Choice 1969, dan resolusi GA PBB 2504 (XXIV) 1969.

b. PBB melihat outcome dari pembangunan Pemerintah pada era Presiden Jokowi di wilayah Papua dan Papua Barat. Namun, perlu diperkuat dengan hal-hal simbolis.

sumber: babe

Saturday, September 14, 2019

MRP Minta Tarik Brimob, Menhan Bilang Brimob Masih Bertugas Hingga Kondusif


Jakarta. Sebelumnya ketua MRP Timotius Murib  meminta kepada presiden Jokowi  untuk menarik TNI dan Brimob dari Papua dengan alasan mahasiswa resah dengan keberadaan TNI dan Brimob, namun permintaan itu disanggah langsung oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Sabtu 14/09/2019.

Uai rapat tertutup, saat dikonfirmasi terkait adanya permintaan penarikan pasukan TNI dan Polri di Papua  oleh Ketua MRP Timotius Murib, Menhan mengatakan tidak ada penarikan Pasukan untuk sementara ini.

"Tidak ada penarikan Pasukan baik TNI dan Polri di Papua, mereka  masih dibutuhkan untuk mendinginkan situasi di Papua, jadi belum ada penarikan," ungkapnya.

Lebih lanjut kata Menhan, penarikan Pasukan ini permintaan siapa? Apa mewakili masyarakat? Masyarakat disana sangat membutuhkan TNI dan Polri,  jadi sangat mustahil kalau masyarakat menolak keberadaan TNI dan Polri. 

Para elit di Papua jangan asal bicara sebelum mempertimbangkan apa yang akan diputuskan. Kasus maklumat himbauan mahasiswa papua untuk pulang itu contohnya.

Maklumat dibuat, setelah mahasiswa pulang, tidak ada solusinya, kemudian mengatakan maklumat yang baru itu palsu, ini menandakan bahwa Ketua MRP  belum matang sudah mengeluarkan keputusan.

"Dasar MRP apa? Jadi, Pemerintah tidak mau  kalau nantinya TNI dan Polri ditarik secepatnya muncul masalah baru, MRP  tidak perlu takut yang ditangkap aparat yaitu pelaku kejahatan bukan mahasiswa," terang Menhan. 

Mahasiswa tidak perlu merasa ketakutan kalau mereka tidak bersalah, kalau memang terlibat kejahatan lebih baik menyerahkan diri, daripada dikejar-kejar aparat," tuturnya.


Friday, September 13, 2019

Ketua DPW PMT Papua: Polri Harus Tindak Tegas Pelaku Anarkis

Jayapura. Ketua Dewan Pengurus Daerah Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua Alberth Ali Kabiay menyerukan dukungan Penegakan Hukum terhadap para pelaku Anarkis pada aksi demo di Jayapura hari Kamis 29 Agustus 2019 yang lalu.

Ali Kabiay memberikan dukungannya kepada aparat Kepolisian untuk melakukan penegakkan hukum kepada aktor dibalik kerusuhan pada aksi demo yang terjadi beberapa waktu yang lalu tersebut.

“Kepolisian harus mengusut tuntas kasus ini. Semua aktor dibalik kerusuhan, mereka yang merancangkan kekacauan di Tanah Papua ini harus ditangkap,” pungkas Ali di Jayapura Jumat 12/09/2019.

Dirinya mengungkapkan, para pelaku anarkis harus mendapatkan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku, karena akibat aksi anarkis tersebut banyak pihak yang dirugikan.

“Selain kerusakan yang mereka timbulkan, aksi yang mereka lakukan itu telah membuat masyarakat Jayapura dan sekitarnya menjadi tidak tenang. Mereka harus dihukum sehingga menjadi contoh buat yang lain. Jangan berani coba-coba buat Kekacauan di Tanah ini,” ujarnya.

Ali Kabiay juga mengingatkan kepaad masyarakat untuk mewaspadai dan tidak terprovokasi dengan kelompok" penyusup pemecah belah bangsa, yang mencoba menghancurkan persatuan antar masyarakat yang selama ini telah dibangun di atas tanah papua.

“Papua adalah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, kita semua bersaudara. Jangan biarkan isu-isu dan provokasi memecah belah persatuan yang kita punya ini,” tuturnya.

Editor: Cakra Manggala

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More