Saturday, September 28, 2019

Puji Tuhan! Akhirnya Delegasi ULMWP Sampai di Gedung PBB

Benny Wenda menyerahkan dokumen pelanggaran HAM
Benny Wenda yang merupakan Pimpinan ULMWP juga mengklaim sebagai tokoh perjuangan Papua Merdeka dan kini bermukim di Oxford Inggris akhirnya tiba di Gedung PBB, namun dirinya gagal masuk ke ruang sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat karena beberapa ketentuan oleh PBB.
Mantan Petinggi OPM Nick Messet yang sudah Melanglangbuana di Eropa Selama Belasan Tahun Mengakui kehadiran Benny Wenda di Sidang Umum PBB NEw York Hanya Mengikuti Delegasi Negara Vanuatu, Namun Karena Peraturan Tegas, Benny Wenda Tak Bisa Masuk Keruang Sidang Umum dan Hanya diluar Gedung. 
"Tidak ada yg masuk ikut Delegasi Vanuatu, karena ada peraturan baru dari PBB bahwa hanya Warga Negara resmi dari negara itu yang bisa ikut masuk hadir dalam Sidang Umum PBB. Jadi dia (Benny Wenda) juga tidak bisa ikut Delegasi Vanuatu. PBB Punya peraturan keras sekarang,” Tegas Nick Messet Ketika dihubungi Via Whatapp Jumat Malam (27/09).  
Benny Wenda bersama tim berfoto di luar gedung PBB


Messet melanjutkan bahwa mereka (Benny Wenda dkk) tidak bisa masuk, mereka hanya di luar gedung saja, sempat mencoba untuk masuk lewat delegasi Vanuatu namun tidak bisa juga dikarenakan aturan yang sangat ketat.
Messet juga mengkwatirkan hal ini, sebab apa yang Benny Wenda lakukan di sini (PBB) pastinya akan berbeda dengan apa yang disampaikan Benny Wenda ke masyarakat Papua, kita tau sendiri kan, selama ini biaya yang digunakan Benny Wenda dari mana? kalau bukan dari Papua. 

"Saya melihat Benny Wenda dan kawan-kawannya sempat berfoto dan membentangkan kain bergambarkan bintang kejora di luar gedung PBB, hal ini akan menjadi sebuah opini di masyarakat Papua nantinya kalau Benny Wenda mengikuti sidang umum PBB," ungkapnya.

Wapres, Nick Messet dan tim saat mengikuti SU PBB
Sidang Umum tahun ini, dari 534 sesi sidang tidak satupun memuat agenda Papua, berkali-kali negara-negara mungil di Pasifik bicara soal referendum di Papua, tapi PBB tetap cuek saja. Sekjen PBB sendiri mengatakan, kalau "Kedaulatan RI tidak perlu dipertanyakan bagi PBB, dan bahwa referendum Pepera 1969 adalah final", isu Papua menjadi urusan Indonesia dan telah final sejak 1969 dengan adanya Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). PBB lebih  fokus pada persoalan internal negara mereka, terkait perubahan iklim dan kesehatan.
Sebelumnya dalam 2 kali Sidang Umum, tahun 2016 dan 2017, delegasi Vanuatu dan Solomon Islands selalu mengangkat isu Papua; dan selalu dijawab keras oleh delegasi Indonesia. Januari tahun ini Benny mengajukan lagi petisi yang sama. Kali ini ke Komisi HAM PBB. Tapi tidak lewat jalur resmi. Benny diselundupkan ke dalam delegasi Vanuatu, maklum negara ini pakar human-trafficking.

Situasi Sidang Umum PBB
ketua Komisi HAM PBB, Michelle Bachelet, untuk Universal Periodic Review, menerima dokumen yang diajukanoleh Benny Wenda, lalu menyatakan pada Benny bahwa Komisi HAM PBB sudah punya prosedur sendiri untuk Indonesia; bahkan presiden RI sudah mengundang Komisi untuk berkantor di Papua, namun masih terkendala teknis. 

Awal September ini Bachelet bicara lagi, terkait kasus cemoohan nama binatang di Asrama Kalasan Surabaya yang dibalas dengan pembakaran 4 kota di Papua & Papua Barat selama Agustus-September dan Ia apresiasi proses hukum yang sudah dijalankan terkait kasus cemoohan itu.

Friday, September 27, 2019

Panglima TNI: Siapapun yang Ingin Gagalkan Pelantikan Presiden akan Berhadapan dengan TNI

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan komitmen TNI untuk ikut mengamankan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu 2019 pada 20 Oktober 2019 mendatang.
Hal itu disampaikannya usai meresmikan pembentukan Kogabwilhan (Komando Gabungan Wilayah Pertahanan) di Skadron 17 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (27/9/2019) pagi.

Bahkan Panglima TNI tak segan menyatakan siapapun yang berniat menggagalkan pelantikan presiden akan berhadapan dengan TNI.
 
“Siapapun yang melakukan tindakan anarkis, inkonstitusional, dan tidak baik, termasuk berupaya menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden hasil Pemilu akan berhadapan dengan TNI,” ungkap Panglima TNI secara lantang.
Pernyataan itu disampaikan Panglima TNI bersama satuan-satuan di tiga matra TNI.

Sebelumnya Menko Polhukam Wiranto mengatakan aksi unjuk rasa mahasiswa dan pelajar di Gedung DPR RI yang dimulai secara elegan serta damai berangsur diambil alih sekelompok orang yang bertujuan menciptakan kerusuhan.

Wiranto menegaskan bahwa aksi unjuk rasa akan diubah menjadi gelombang baru dengan tujuan menduduki Gedung DPR RI sampai menggagalkan pelantikan anggota DPR RI periode 2019-2024 yang akan berlangsung 1 Oktober 2019 mendatang.

Bahkan lebih lanjut, menurut Wiranto gelombang baru ini akan dimanfaatkan sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab untuk menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2019 mendatang.

“Kami mengapresiasi gerakan mahasiswa yang bernuansa mengkoreksi rancangan undang-undang oleh pemerintah dan DPR RI. Tapi sayang gerakan mahasiswa yang elegan itu pada malam hari diambil alih oleh perusuh dengan melawan petugas.”

“Dan sudah cukup bukti bahwa gerakan yang ambil alih demonstrasi mahasiswa itu bertujuan untuk menduduki Gedung DPR RI hingga mengganggu kerja anggota dewan termasuk menggagalkan pelantikan anggota DPR baru. Lebih lanjut tujuannya adalah menggagalkan pelantikan presiden,” ungkap Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2019).







sumber: tribunnews.com

Thursday, September 26, 2019

Marinus Yaung: ULMWP Harus Jujur Sama Orang Papua, Semua Dokumen Sudah Saya Terima!

Jayapura-Papua. Marinus Yaung selaku Dosen Uncen mempertanyakan kepada ULMWP mana laporanmu dari PBB, hal ini ditujukan kepada Delegasi ULMWP di Sidang Majelis Umum PBB ke - 74 tahun 2019 antara lain Bapak Benny Wenda, Bapak Oridek Ap, Bapak Herman Wainggai, dan Bapak John Anari, Jenifer Robinson. Marinus juga medoakan semoga mereka semua selalu dalam keadaan sehat walafiat saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Kamis 26/09/2019.

Marinus menyampaikan Agenda politik Papua yang diperjuangkan delegasi ULMWP  saat ini di forum UNGA 2019 apa?, masyarakat di Papua ingin mendengar laporannya dengan benar dan sesuai fakta yang ada. 

"Di Papua sudah terjadi gejolak politik yang menimbulkan korban jiwa dan ketidakstabilan politik dan keamanan. Jumlah korban jiwa manusia yang terengut nyawanya akibat drama politik ULMWP di UNGA 2019 di kota New York AS sangat banyak tak hanya orang pendatang OAP pun banyak yang menjadi korban,  sudah mencapai puluhan jiwa. Potensi untuk terjadinya konflik terbuka antara pihak keamanan dgn kelompok perlawanan yang akan menimbulkan korban jiwa masih dimungkinkan terjadi,"ungkap Marinus.

Lebih lanjut katanya, situasi ketidakstabilan politik dan keamanan di Papua hari ini karena banyak orang asli Papua tergiring opini bahwa ULMWP akan memasukan agenda isu Papua dalam agenda sidang umum PBB tahun 2019 ini. Kebanyakan orang Papua sudah terhipnotis dengan drama politik ULMWP di panggung politik UNGA 2019 di kota New York.

Kalau ULMWP memiliki niat mulia untuk melindungi dan menyalamatkan nyawa manusia Papua, sudah waktunya ULMWP merilis masalah Papua sudah sampai pada level atau tingkatkan mana. Semua orang di Papua butuh informasi yang benar dan jangan bohong, terang Marinus.

"Saya sudah mendapat banyak laporan tertulis dan sejumlah dokumen berupa foto, video dan seluruh agenda dan jadwal sidang UNGA 2019 dari markas besar PBB di Kota New York, USA. Semua laporan dan dokumen UNGA 2019 dikirim oleh Profesor Alfred de Zayes melalui email. Anda taukan siapa beliau? Sudah pasti semua orang di staf PBB tau siapa beliau dan bagaimana kompetensinya dalam isu konflik Papua," Jelasnya kepada media.
Namun Marinus belum mau meyampaikan isi dokumen tersebut  ke Publik  ada keterangan resmi  dari delegasi ULMWP. Jangan hoax dan hoax seperti yang selama ini disampaikan, berani jujur dan tidak perlu takut kehilangan muka!, tutur Marinus mengakhiri pembicaraannya.

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More