Saturday, September 28, 2019

Puji Tuhan! Akhirnya Delegasi ULMWP Sampai di Gedung PBB

Benny Wenda menyerahkan dokumen pelanggaran HAM
Benny Wenda yang merupakan Pimpinan ULMWP juga mengklaim sebagai tokoh perjuangan Papua Merdeka dan kini bermukim di Oxford Inggris akhirnya tiba di Gedung PBB, namun dirinya gagal masuk ke ruang sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat karena beberapa ketentuan oleh PBB.
Mantan Petinggi OPM Nick Messet yang sudah Melanglangbuana di Eropa Selama Belasan Tahun Mengakui kehadiran Benny Wenda di Sidang Umum PBB NEw York Hanya Mengikuti Delegasi Negara Vanuatu, Namun Karena Peraturan Tegas, Benny Wenda Tak Bisa Masuk Keruang Sidang Umum dan Hanya diluar Gedung. 
"Tidak ada yg masuk ikut Delegasi Vanuatu, karena ada peraturan baru dari PBB bahwa hanya Warga Negara resmi dari negara itu yang bisa ikut masuk hadir dalam Sidang Umum PBB. Jadi dia (Benny Wenda) juga tidak bisa ikut Delegasi Vanuatu. PBB Punya peraturan keras sekarang,” Tegas Nick Messet Ketika dihubungi Via Whatapp Jumat Malam (27/09).  
Benny Wenda bersama tim berfoto di luar gedung PBB


Messet melanjutkan bahwa mereka (Benny Wenda dkk) tidak bisa masuk, mereka hanya di luar gedung saja, sempat mencoba untuk masuk lewat delegasi Vanuatu namun tidak bisa juga dikarenakan aturan yang sangat ketat.
Messet juga mengkwatirkan hal ini, sebab apa yang Benny Wenda lakukan di sini (PBB) pastinya akan berbeda dengan apa yang disampaikan Benny Wenda ke masyarakat Papua, kita tau sendiri kan, selama ini biaya yang digunakan Benny Wenda dari mana? kalau bukan dari Papua. 

"Saya melihat Benny Wenda dan kawan-kawannya sempat berfoto dan membentangkan kain bergambarkan bintang kejora di luar gedung PBB, hal ini akan menjadi sebuah opini di masyarakat Papua nantinya kalau Benny Wenda mengikuti sidang umum PBB," ungkapnya.

Wapres, Nick Messet dan tim saat mengikuti SU PBB
Sidang Umum tahun ini, dari 534 sesi sidang tidak satupun memuat agenda Papua, berkali-kali negara-negara mungil di Pasifik bicara soal referendum di Papua, tapi PBB tetap cuek saja. Sekjen PBB sendiri mengatakan, kalau "Kedaulatan RI tidak perlu dipertanyakan bagi PBB, dan bahwa referendum Pepera 1969 adalah final", isu Papua menjadi urusan Indonesia dan telah final sejak 1969 dengan adanya Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). PBB lebih  fokus pada persoalan internal negara mereka, terkait perubahan iklim dan kesehatan.
Sebelumnya dalam 2 kali Sidang Umum, tahun 2016 dan 2017, delegasi Vanuatu dan Solomon Islands selalu mengangkat isu Papua; dan selalu dijawab keras oleh delegasi Indonesia. Januari tahun ini Benny mengajukan lagi petisi yang sama. Kali ini ke Komisi HAM PBB. Tapi tidak lewat jalur resmi. Benny diselundupkan ke dalam delegasi Vanuatu, maklum negara ini pakar human-trafficking.

Situasi Sidang Umum PBB
ketua Komisi HAM PBB, Michelle Bachelet, untuk Universal Periodic Review, menerima dokumen yang diajukanoleh Benny Wenda, lalu menyatakan pada Benny bahwa Komisi HAM PBB sudah punya prosedur sendiri untuk Indonesia; bahkan presiden RI sudah mengundang Komisi untuk berkantor di Papua, namun masih terkendala teknis. 

Awal September ini Bachelet bicara lagi, terkait kasus cemoohan nama binatang di Asrama Kalasan Surabaya yang dibalas dengan pembakaran 4 kota di Papua & Papua Barat selama Agustus-September dan Ia apresiasi proses hukum yang sudah dijalankan terkait kasus cemoohan itu.

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More