Monday, December 24, 2018

Tan Wie Long: Penyebar Hoax Harus Diproses Hukum

Jayapura - Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long memberikan dukungan kepada Polri dalam hal ini Polda Papua untuk menyelidiki postingan yang menyebar hoax terkait isu di Kabupaten Nduga dan segera ditindaklanjuti dengan proses hukum.

Mantan Ketua DPR Mamberamo Raya yang akrab disapa Along ini menyampaikan bahwa disaat situasi sedang memanas terkait kasus Nduga dimana berbagai pimpinan lembaga daerah tengah berkomitmen menyelesaikan ini namun ada saja yang memperkeruh sehingga sepantasnya dilakukan penegakan hukum.

“Saya memonitor apa yang disampaikan Polda bahwa ada postingan yang diyakini hoax. Jika ini sudah menjadi pernyataan resmi maka harus ditindaklanjuti. Harus ada pelakunya dan diproses hukum karena aturannya sudah jelas,” tegasnya

Menurutnya perlu dilakukan penegakan hukum agar menjadi pembelajaran berarti bahwa hoax menjadi musuh bersama. “Jadi terkait pemberitaan online maupun di media sosial seolah-olah ada institusi yang melakukan penyerangan secara brutal dengan foto-foto heli memborbardir bom di Nduga tanpa memilah  soal wilayah sipil atau pelaku kejahatan, ini membuat masyarakat tak bisa melihat secara jernih kasus kemanusiaan tersebut jadi perlu dipertegas,” katanya.

Polisi menurut Along juga harus membuktikan buktikan postingan atau informasi tersebut adalah hoax sehingga tidak menjadi polemik di tengah masyarakat. “Ini sangat meresahkan, ini seperti fitnah dan dalam ajaran agama saya, Kristen ini bagian dari bersaksi dusta dan itu masuk dalam 10 hukum Tuhan yang sangat dilarang,” bebernya.

“Kami menunggu agar menjadi pembelajaran bersama, jangan seenaknya membuang informasi sesat seolah-olah itu benar,” sambungnya.

Mengenai polemik di tingkat elit terkait pendapat dari Gubernur, Lukas Enembe bersama pimpinan DPRP dan MRP dengan pihak TNI yang menyoalkan penarikan pasukan di Kabupaten Nduga untuk menghormati moment natal 2018, menurutnya perlu segera dituntaskan.

Sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Along mengusulkan dilakukan pertemuan dengan para pihak untuk menyamakan pemahaman terkait kondisi di Nduga. Selama ini tidak dilakukan maka akan sulit menyatukan perspektif terkait kebenaran sesungguhnya.

Tan Wie Long sendiri berkomentar lebih mengacu pada  Tatib DPRP. “Jika tidak mengundang pihak terkait dalam hal ini pihak keamanan maka  tidak akan ada kesepemahaman yang muncul. Mengacu pada Tatib DPR  No. 1 tahun 2014, yang perlu dilihat adalah peristiwa Nduga berawal dari pembunuhan, pembantaian keji terhadap karyawan PT Istaka Karya dan masih ada beberapa yang belum ditemukan, ini fakta. Ini tak bisa dibantah,” tegasnya.

“Nah dari sisi keluarga korban pasti menuntut. Yang mempunyai aturan hukum, yang melindungi rakyat itu seperti apa dan ini harus dijawab.  Kejadian ini tak diinginkan namun pihak KKB menyampaikan bertanggungjawab. Jika ini diabaikan tentunya ini tak adil juga,” tambahnya.

Oleh sebab itu, untuk kasus Nduga menurut Along jika dikaitkan dengan Tatib pada Bab XVIII disebutkan soal pelaksanaan konsultasi pada pasal 113 ayat 1 menyebut konsultasi antar DPR dan pemerintah dari pimpinan DPR dan Gubernur. “Ayat 2 B, penanganan satu masalah yang memerlukan satu keputusan dan kesepakatan bersama DPRP dan pemerintah provinsi berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 114 ayat 1 menyatakan konsultasi yang dimaksud dalam 113 bisa dilaksanakan dengan pimpinan instansi/lembaga vertikal di Provinsi Papua,” jelasnya.

Sumber : Cenderawasih Pos

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More