Friday, January 4, 2019

Somasi Terhadap Kapolres Mimika, Sama Halnya dengan Tindakan Upaya Makar

Suara Hati Rakyat!

Surat somasi yang dilayangkan kepada Kapolres Mimika atas dugaan pelanggaran yang dilakukan, meminta TNI-POLRI segera meninggalkan kantor KNPB TIMIKA, sama halnya dengan perbuatan Makar.

Surat somasi dikirimkan pengacara Gustaf R. Kawer, Veronica Koman, dan Yohanes Mambrasar melalui Perkumpulan Pengacara Hak Asasi Manusia untuk Papua, yang dikirimkan pada hari Kamis 3/01/2019.

Sikap TNI-Polri yang mengambil alih markas Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah mimika adalah tindakan yang sah. Alasannya keberadaan KNPB membahayakan eksistensi pemerintah Indonesia di Papua.

"Peran negara memberikan rasa aman, nyaman, bagi siapapun. Tindakan yang dilakukan terhadap KNPB karena sudah high intensity sehingga perlu dilakukan operasi Kepolisian yang dibantu TNI"

Penanganan KNPB tidak memerlukan proses hukum yang rumit, lantaran tergolong kegiatan-kegiatan yang dilakukan KNPB adalah upaya separatis.

"Jadi proses pengambilalihan markas KNPB oleh Polri dan TNI sudah sesuai dengan aturan hukum,, kalau ada yang mau melakukan somasi itu sama saja melakukan Makar”

Beberapa tokoh masyarakat di Timika pun  mengakui keberadaan mereka (KNPB) selama ini mengganggu kenyamanan warga mimika, dengan adanya penempatan personil TNI-Polri di lokasi bekas markas KNPB, disambut baik oleh warga Timika.

"Bahkan mereka meminta kalau bisa markas TNI-POLRI dibangun sebanyak-banyaknya, karena ini berkaitan dengan kenyamanan warga," untuk Kapolda dan Panglima harus memikirkan ini untuk menjaga keamanan dan kenyamanan warga di Papua.

Selain itu yang melakukan somasi termasuk orang yang ingin melakukan makar, jadi sebaiknya orang-orang tersebut ditangkap dan diadili.

Timika, 4 Januari 2019
Warga Mimika, NKRI Harga Mati

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More