Tuesday, April 16, 2019

Tindakan Polda Bali Membubarkan Aksi Mahasiswa Papua Sangat Tepat

vivapapua.com - Tindakan tegas aparat Kepolisian Polda Bali terhadap Aksi Unjuk Rasa yang dilakukan  Mahasiswa Papua di Denpasar Bali adalah tindakan yang sangat tepat, sesuai dengan undang-undang nonor 9tahun 1998, hal ini ditegaskan oleh salah satu tokoh masyarakat yang juga merupakan pemerhati hukum di Bali I ketut Wiana, Selasa 16/04/2019.

I Ketut Wiana mengatakan walau mahasiswa berhak melakukan aksi penyampaian pendapat dimuka umum, akan tetapi pelaksanaan ‘aksi’ tak semerta-merta tanpa aturan. Pasalnya, tak jarang juga aksi yang akhirnya berujung ricuh, hal yang terjadi di Denpasar saat Mahasiswa Papua melakukan orasi yang berujuk kepada gangguan ketertiban masyarakat.

Lebih lanjut katanya mahasiswa Papua yang melakukan orasi telah melakukan pelanggaran hak asasi orang lain, telah mengganggu ketertiban umum, serta mereka telah merusak persatuan dan kesatuan NKRI dengan mengorasikan Papua Merdeka.

"Di dalam Undang-undang No 9 Tahun 1998 kemudian di dalam Undang-undang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik dijelaskan bahwa intinya di dalam menyampaikan pendapat di muka umum adalah kebebasan berekspresi kewarganegaraan tapi tidak berlaku absolut tetapi berlaku limitatif. Artinya dalam Undang-Undang dibatasi. Kalau misalnya masyarakat melakukan demo lima syarat harus terpenuhi, bila tidak maka aparat kepolisian harus mampu mengambil sebuah keputusan yang tepat atau lebih dikenal dengan istilah diskresi. Berdasarkan penilaian sendiri dengan melihat situasi. Antara lain, berhak atau dapat membubarkan unjuk rasa tersebut." Paparnya

Jadi, tindakan-tindakan yang bisa dilakukan oleh Polri, yakni upaya persuasif, peringatan terhadap peserta yang melanggar, pemberian peringatan kepada penanggung jawab pelaksanaan, penghentian kegiatan, hingga pembubaran masa. Bahkan, Polri diberi kewenangan untuk melakukan penangkapan pelaku pelanggar hukum serta melakukan penahanan, tambahnya.

Kinerja Kepolisian Polda Bali sangat tegas dan tepat dalam menangani aksi kemerdekaan menyatakan pendapat dimuka umum, karena apa yang dilakukan mahasiswa papua di Bali telah melanggar undang-undang no 9 tahun 1998, tutupnya.

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More